RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN PEDESAAN YANG IDEAL DESA KETUWAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS MATA KULIAH PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

TENTANG

RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN  PEDESAAN YANG IDEAL

DESA KETUWAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN

KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

OLEH :

Arif Rohman

NIRM : 04.5.11.0003

JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR

2013

Pendahuluan

Latar Belakang

Strategi pembangunan pedesaan biasanya berkaitan dengan persoalan bagaimana kebijakan baru dari pemerintah “memaksa” masyarakat desa mengubah sesuatu kebiasaan tradisionalnya. namun demikian, dari perspektif sosiologis tingkat keberhasilan strategi pembangunan pedesaan itu niscya akan sangat tergantung pada unsur-unsur manusia pelaksananya. kebijakan pembangunan itu bisa efektif atau tidak, sebenarnya tergantung pada bagaimana orientasi subjek pembangunan tersebut dalam menilai perubahan sosial yang ditawarkan kepada mereka itu.

Untuk dapat memahami, secara ringkas bagaimana kerangka konsep pembangunan masyarakat itu, berikut ini contoh tipologi pembangunan masyarakat yang dikembangkan oleh sanders, yang meliputi 4 perspektif (1) proses, (2) metoda, (3) program, dan (pergerakan). Dalam perspektif proses, konsep pembangunan masyarakat adalah tahapan-tahapan dinamis dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke suatu kondisi atau keadaan berikutnya yang sifatnya sebuah kemajuan.

Dalam perspektif metoda, konsep pembangunan masyarakat harus menggunakan suatu cara tertentu untuk mencapai tujuan, ia merupakan cara kerja yang seharusnya di gunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam perspektif program, pembangunan masyarakat adalah upaya-upaya yang mestinya mengacu pada seperangkat daftar aktivitas. melalui suatu prosedur aktivitas-aktivitas itu dimaksudkan dapat saling menunjang. Dalam perspektif pergerakan, (dinamika dan emosional program), pembangunan masyarakat adalah sebuah upaya mengkampanyekan perubahan dengan tujuan agar masyarakat menjadi terikat secara moral. Pembangunan masyarakat dalam hal ini adalah sebagai sebuah gerakan yang bertujuan agar segala programnya dapat dilembagakan, dapat diterima sesuai prosedurnya dan dukungan dari pelaksana professional.

Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan Desa selalu bersipat top down dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat ( setiap departemen ) yang bersipat sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah, hal lain yang menjadi permaslahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat

Berkaitan dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data statistik, ternyata sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan, Pembangunan selama ini, lebih banyak di arahkan di kota, hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian, berpusat di kota, hal inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota. Masyarakat desa dengan segala keterbatasan pindah ke kota mengadu nasib dan sebagian besar dari mereka menjadi persoalan besar di kota.

Disisi lain, kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja, Kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya, yaitu dengan merantau ke kota.

Pada kenyataannya, seluruh potensi sumber daya alam, sebagai raw material aktivitas penunjang perekonomian bisa dilaksanakan tanpa ada support bahan baku yang diproduksi di desa. Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui strategi pembangunan desa yang tepat dan teritegrasi.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di Desa Ketuwan

Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1.    Sampai saat ini belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa.

2.    Pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan solusi secara parsial juga dan dengan waktu yang bersifat temporer, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program tersebut.

3.    Sumberdaya manusia di desa, baik aparat maupun masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri.

4.     Keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa maupun dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional, merupakan faktor utama lain yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa. Disisi lain Anggaran yang disediakan/dialokasikan ke desa, baik dari Kbupaten, Provinsi maupun dari Nasional, cenderung bersifat project, bahkan charity, bersifat sesaat dan berdampak pada golongan tertentu saja di desa.

5.    Perencanaan yang disusun, walaupun telah melalui suatu proses yang panjang, yaitu dari Musrenbang, Musrenbangda, (Kabupaten dan Provinsi) serta Musrenbangnas, tetap tidak menujukan suatu streamline yang jelas serta tidak menujukan keterpaduan program (commited programme). Bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan, usulan dari desa sejak di awal diskusi pada Musrenbangcam telah terelementasi.

6.    Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi rendah, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja, sehingga dengan memformulasikan suatu program yang bersifat charity, dianggap telah memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar.

7.    Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan Nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan Nasional.

8.    Persoalan ketidak jelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan Pemerintah Provinsi terhadap upaya Pembangunan desa.

 

Tujuan

1.    Untuk menyusun stategi pembangunan desa yang ideal

2.    Untuk mengengetahui cara menyusun strategi pembagunan desa yang baik

3.    Untuk mewujudkan visi dan misi arah pembagunan desa

Hasil

Terkait dengan pembangunan desa (rural development), secara tradisional Mosher (1969:91) menyebutkan bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan untuk pertumbuhan sektor pertanian, dan integrasi Nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negara ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, serta menciptakan keadilan ekonomi berupa bagaimana pendapatan itu didistribusikan kepada seluruh penduduk, Menurut Fellman & Getis (2003:357), pembangunan desa diarahkan kepada bagaimana mengubah sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu wilayah atau Negara, sehingga berguna dalam produksi barang dan melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi barang ( materi) dan konsumsi.

Dengan demikian, pembangunan desa diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin (Jayadinata & Pramandika, 2006: 1), Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat desa, sehingga mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual

Berdasar uraian di atas, pembangunan desa secara konkret harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, pembanguna atau pelayanan pendidikan, pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyediaan bernagai infrastruktur desa. semua faktor tersebut diperlukan guna mengimplementasikan dan mengintegrasikan pembangunan desa ke dalam suatu rencana yang terstruktur dalam desain tata ruang.

Disisi lain, baik dalam Musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang), musyawarah perenacanaan pembangunan daerah ( Musrenbangda), dan musyawarah perencanaan pembanguan kecamatan ( Musrenbangcam), dimana ajang tersebut sebagai ajang perencanaan pembangunan daerah, selama ini dirasakan tidak optimal dan hanya bersifat formalitas semata, karena terjadi tarik menarik kepentingan antara elite di daerah, Dengan demikian, ajang musrenbang/ musrenbangda/ musrenbangcam pun tidak maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan karena masing masing level (elite birokrasi) bertahan dengan pendirian atau keputusan keputusan yang telah dibuat sebelumnya dalam hal penentuan program pembangunan daerah. Di samping itu, hasil musrenbang dalam kenyataannya tidak pernah diaplikasikan dan diimplementasikan dilapangan secara utuh.

Otonomi daerah yang berada di Kabupaten juga menyebabkan peran pemerintah Provinsi menjadi tidak maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, Dalam hierarki perundang undangan, peran pemerintah Provinsi hanya sebatas memberikan saran dan konsultasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut menyebabkan ketiadaan akses yang lebih bagi pemerintah Provinsi untuk dapat mengimplementasikan program program pengentasan atau penanggulangan kemiskinan di desa.

Minimnya peran pemerintah Provinsi terkait dengan pembangunan desa, kondisi tersebut kemudian diperparah dengan banyaknya kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan desa yang selalu bersifat top down, dimana pemerintah pusat selalu memaksakan program programnya dalam pembangunan desa bagi daerah. Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan desa juga bersifat parsial atau sektoral, sehingga keterkaitan dan keterpaduan antar program tidak terjadi. Dengan kata lain, antar departemen terkait tidak ada sinergitas fungsi dan program terkait dengan kemiskinan di desa, selain itu, kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa selam ini tidak akomodatif terhadap ke khasan daerah dan cenderung diseragamkan, kebijakan tidak fokus pada pengentasan atau penanggulangan kemiskinan, dimana kegiatan apa yang akan dilakukan tidak berdasarkan pada grand design pembangunan desa (misalnya 5 tahunan)

Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa selama ini dinilai tidak berdasarkan pada potensi desa yang ada, tidak berdasarkan pada desain tata ruang (yang telah dibuat), hasil musrenbang tidak implementatif, tidak ada perencanaan yang komprehensif terhadap pembangunan desa, mekanisme perencanaan dan pembiayaan desa tidak optimal, peran Stakeholders terutama pemerintah desa tidak optimal, Hal tersebut telah menyebabkan pembangunan desa hanya menggantungkan (depen on) pada bantuan atau program dari pemerintah pusat, Provinsi Kabupaten dan Kota. selain itu, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa selama ini juga dinilai tidak memperhatikan kondisi faktual infrastruktur yang ada di desa, ketersediaan prasarana ekonomi dan aktivitas ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja sehingga diversifikasi usaha di desa sangat terbatas, lebih lanjut, desa menjadi tidak mandiri dan hanya menggantungkan usaha atau pencaharian nafkah kepada sektor pertanian semata. Akibat program program pemerintah yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan daerah tersebut telah menyebabkan banyak potensi yang berada di desa menjadi tidak berkembang.

Secara umum, berdasarkan peraturan perundang undangan, sebenarnya desa dapat membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri secara bottom up. Dimana desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai legislatif Desa, Di sisi lain, sumber pembiayaan bagi pembangunan desa yang dapat diambil berdasar perundang undangan yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, dari penghasilan desa yang syah (BUMdes), serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan mekanisme seperti ini, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa seharusnya bersifat bottom up. Akan tetapi selama ini, baik perencanaan maupun implementasi pembangunan desa selalu bersifat top down, dimana desa hanya menerima program program pembangunan desa dari pemerintah. Berdasarkan mekanisme perundang undangan yang ada, seharusnya desa memiliki grand design pembangunan sendiri (inisiatif desa), jika desa memiliki grand design dalam pembangunan desanya, maka desa dimungkinkan hanya akan mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. sedangkan inisiatif untuk melakukan dan melaksanakan pembangunan (Program program) datang dari inisiatif desa sendiri.

Lebih lanjut, dalam pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh desa kepada pemerintah, terdapat klasifikasi program pembangunan desa, misalnya untuk pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, desa dimungkinkan untuk mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, misalnya untuk membangun sekolah, pasar desa, listrik, air, dan sebagainya, Disisi lain, desa dimungkinkan juga untuk dapat melakukan riset potensi desa dan bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya terkait dengan kondisi tanah atau lahan yang tandus dan tidak bisa dikembangkan. Hingga, semua pengajuan program pembangunan desa muncul dari inisiatif desa berdasarkan pada kondisi eksisting dan tata ruang desa, Berdasarkan perundang hal tersebut dapat dilakukan oleh desa, namun sejauh ini berbagai program pembangunan desa selalu ditentukan oleh pemerintah (top down) dan desa hanya melaksanakannya saja, Maka permasalahan yang kemudian timbul adalah, apakah perangkat desanya tidak mengerti ataukah pemerintah yang tidak pernah mengerti akan esensi pembangunan desa, sehingga memaksakan programnya sendiri.

Dengan demikian, pemerintah (baik pusat, provinsi, kabupaten/ kota) seharusnya hanya mendorong dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mampu merencanakan pembangunan desanya, sehingga pemerintah pusat hanya melakukan pembiayaan berbagai program pembangunan yang di ajukan oleh desa, Selama ini permasalahan tersebut selalu terjadi karena desa sendiri tidak memiliki konsep dalam merancang pembangunan desa dan pemerintah juga tidak memahami akan eksistensi pembangunan desa berdasarkan keunikan dan kekhasan desa dengan memaksakan berbagai programnya.

Secara umum kondisi tersebut dapat dikatakan telah mencapai tahap kejenuhan, Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, upaya yang perlu dilakukan tidak lagi semata mata mengandalkan pada kebijakan ekonomi makro, tetapi juga diimbangi dengan kebijakan mikro berupa terobosan yang secara langsung memberikan pengaruh pada peningkatan produktivitas golongan miskin tersebut, utamanya dengan peningkatan pembangunan desa yang terintegrasi (Tjiptoherijanto, 1997: 57).

Dengan melihat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi, kita harus merubah pandangan inferior atas wilayah ini, dan merubahnya dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang menunjang keperluan pertanian, serta mengarahkannya secara lebih terpadu, Sudah saatnya desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, namun seharusnya pembangunan wilayah kota atau daerah pedesaan secara menyatu.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan komitmen yang berkembang di masyarakat, Desa Ketuwan  menetapkan visi Pembangunan Desa 2013-2018 yaitu ”TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA KETUWAN YANG  RELIGIUS, AMAN,  HARMONIS, MAJU, ADIL, DAN TERTIB (RAHMAT) . “

dengan Misi :

1.    Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Desa Ketuwan yang beriman dan bertaqwa.

2.     Meningkatkan sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman di masyarakat Kodasari

3.    Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Desa Ketuwan sehingga terjalin sinergitas kinerja yang optimal

4.    Mengembangkan kecakapan dan ketrampilan masyarakat Ketuwan menuju kemajuan dan peningkatan  kesejahtraan

5.    Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Desa Ketuwan

6.    Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju tertibnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan di Desa Ketuwan

Sedangkan arah kebijakan pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kulaitas sumberdaya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pengendalian jumlah penduduk, peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan,  peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengentasan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

 Mewujudkan perekonomian yang stabil melalui pengembangan pertanian, peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan produk unggulan,

Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi, peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan air minum,  pengembangan perumahan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa, dan peningkatan partisipas masyarakat dalam pembangunan.; Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup melalui pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran pembangunan bukan hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM).

Dengan peningkatan kualitas SDM, diharapkan mampu mengelola potensi desa secara optimal, memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Desa Kodasari serta mampu menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tapi juga sebagai subjek yag mampu berperan aktif dalam semua proses kegiatan pembangunan.

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan cita-cita tersebut, maka Pemerintah Desa Ketuwan menetapkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2013-2018) sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun yaitu

”TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA KETUWAN YANG  RELIGIUS, AMAN,  HARMONIS, MAJU, ADIL, DAN TERTIB (RAHMAT) “.

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Desa Ketuwan tersebut adalah sebagai berikut :

Ø  Religius :Mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat Desa Ketuwan dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Ø  Aman : Mengandung makna terwujudnya Desa Kodasari yang lebih baik dengan meningkatnya sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman pada masyarakat Ketuwan

Ø  Harmonis : Mengandung makna suatu keadaan dimana terjalinan tata hubungan kerja antar lembaga yang ada di desa sehingga tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam pembangunan masyarakat Desa Ketuwan

Ø  Maju : Mengandung makna meningkatkan dan pengembangan kecakapan hidup dan ketrampilan masyarakat agar tumbuh kemandirian menuju kemajuan kehidupan dan peningkatan kesejahtraan masyarakat Ketuwan

Ø  Adil : Mengandung makna adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan public

Ø  Tertib : Mengandung makna optimalisasi dari peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif yang terarah terpadu serta berketertiban

Misi Pembangunan Desa

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa.

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.

Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.

Meningkatkan pelayanan aparatur desa bagi pemenuhan pelayanan publik.

Optimalisasi Otonomi Desa melalui Pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai beikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kodasari beriman dan bertaqwa.

Sasaran :

Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, nyaman  dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami, dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.

Sasaran :

Meningkatnya Aksesibilitas, dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kodasari.

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.

Sasaran :

Meningkatnya perekonomian desa dengan mengembangkan berbagai potensi unggulan desa terutama sektor pertanian dalam suatu sistem pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

4. Meningkatkan pelayanan aparatus desa  bagi pemenuhan pelayanan publik.

Sasaran :

Terciptanya sistem yang transparan, profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal.

5. Optimalisasi Otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan  memberdayakan potensi masyarakat desa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur desa dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat, termasuk infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi pusat–pusat pertumbuhan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus Penyelenggaraan pembangunan Kepala Desa selama 5 tahun (2013 -2018).

Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan 6 tahun kedepan, ditempuh melalui 4 arah kebijakan pembangunan pembangunan, yaitu :

Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa Kodasari;

Mengembangkan perekonomian masyarakat yang stabil melalui optimalisasi pemanfaatan potensi dan sumberdaya yang dimiliki desa Kodasari dengan tetap memperhatikan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;Optimalisasi fungsi lembaga pemerintahan desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik;Melaksanakan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana dasar  sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Strategi Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan 6 tahun kedepan, maka ditetapkan Strategi Rahmat (RELIGIUS, AMAN,  HARMONIS, MAJU, ADIL, dan TERTIB ) yang  ditempuh melalui 6 pilar strategi prioritas pembangunan, yaitu :

Religius : Mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat Desa Kodasari dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Aman : Mengandung makna terwujudnya Desa Kodasari yang lebih baik dengan meningkatnya sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman pada masyarakat Kodasari.

Harmonis : Mengandung makna suatu keadaan dimana terjalinan tata hubungan kerja antar lembaga yang ada di desa sehingga tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam pembangunan masyarakat Desa Kodasari.

Maju : Mengandung makna meningkatkan dan pengembangan kecakapan hidup dan ketrampilan masyarakat agar tumbuh kemandirian menuju kemajuan kehidupan dan peningkatan kesejahtraan masyarakat Kodasari.

Adil : Mengandung makna adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan public.

Tertib : Mengandung makna optimalisasi dari peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif yang terarah terpadu serta berketertiban.

Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran dari arah dan strategi untuk mewujudkan prioritas pembangunan serta merupakan upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan pembangunan ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2011-2017 yang dijabarkan melalui :

1.    Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa.

Program Prioritas :

Ø  Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama.

Ø  Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama.

Ø  Program Peningkatan Kelestarian Dan Pemeliharaan Kearifan Budaya Lokal.

2.    Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.

Program Prioritas :

Ø  Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat.

Ø  Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.    Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.

Program Prioritas :

Ø  Program Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian/ perkebunan/Kehutanan.

Ø  Program Pengembangan UMKM dan Koperasi.

Ø  Program Pengembangan Investasi.

4.    Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum.

Program Prioritas :

Ø  Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien.

Ø  Program Meningkatkan kapasitas aparatur yang bersih dan profesional.

5.    Optimalisasi Pemerintahan Desa.

Program Prioritas :

Ø  Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Ø  Program Pemberdayaan Lembaga – lembaga Desa.

Ø  Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.

6.    Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

Program Prioritas :

Ø  Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.

Ø  Program Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur wilayah.

7.    Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat

Prioritas Program :

Ø  Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Ø  Program Peningkatan Keahlian dan keterampilan masyarakat perdesaan.

Ø  Program Pengembangan olah raga, pelestarian seni dan budaya.

STRATEGI

Adapun rumuskan suatu strategi upaya pembangunan desa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Desa Ketuwan Kecamatan KedungTuban, Kabupaten Blora  Sebagai berikut :

1.    Penyusunan tata ruang desa menjadi prasyarat utama dalam memulai suatu upaya pembangunan desa. Dalam proses penyusunan tata ruang desa telah dirumuskan berbagai potensi yang ada, keunikan, kultur yang melandasi dan harapan harapan yang ingin dicapai, sehingga wujud desa nantinya menjadi khas, seperti desa kebun, desa peternakan, desa agribisnis, desa industri, desa tradisional dan lain sebagainya. Dalam tata ruang tersebut, harus tersusun rencana infrastruktur, site plan untuk office, pemukiman, comercial area, lahan usaha/budidaya berbasis sentra(satu hamparan), kemampuan daya dukung lingkungan (berdasarkan estimasi jumlah penduduk maksimal), lokasi pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, pasar,dan sebagainya sesuai kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.

2.    Penetapan aktivitas dan komoditi yang akan dijadikan basis pengembangan ekonomi desa, didasarkan analisis terhadap potensi yang ada, kemampuan masyarakat pada umumnya, potensi pasar, minat dan kultur masyarakat.

3.    Pembentukan lembaga lembaga masyarakat yang akan berperan sebagai stakeholders, dan akan memberikan berbagai masukan dalam proses pembangunan desa.

4.    Perumusan perencanaan pembangunan untuk satu masa jabatan Kepala Desa, serta program pembangunan setiap tahunnya. Perumusan harus melibatkan harus melibatkan seluruh komponen di desa, didasarkan kepada tata ruang yang telah disusun serta didasarkan kepada kewajaran dan ketersediaan anggaran.

5.    Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dapat memberikan asistensi, masukan sesuai dengan kebijakan, misi dan visi terhadap dokumen perencanaan yang disusun, serta memberikan dukungan berupa pengalokasiandana dalam bentuk tugas pembantuan atau bantuan yang diarahkan (specific grand ), Dengan demikian tidak ada lagi program charity, baik dari Kabupaten ,Provinsi maupun dari pusat. Seluruh aktivitas pembangunan di desa sudah terintegrasi programnya (commited program ) dan sudah terintegrasi juga alokasi anggarannya (commited budget).

6.    Untuk pembangunan pendidikan, terutama dalam menuntaskan program wajardikdas sembilan tahun, di desa perlu di bangun sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama dalam satu lokasi, ini dilakukan untuk mengefisiesikan biaya pembangunan dan pemeliharaan sekolah, juga untuk meringankan beban orang tua murid yang besar, yaitu komponen transport.

7.    Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di desa perlu dibangun Puskesmas Pembantu atau sejenis, dan untuk desa yang sangat terpencil dapat didukung dengan Unit Pelayanan Kesehatan Keliling.

8.    Untuk pembangunan perekonomian di desa, dilakukan penetapan kegiatan dan komoditas terpilih, sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), penyiapan masyarakat dan lokasi sentra Manajemen sentra, Penetapan berbagai kerjasama dengan pihak ketiga, penyiapan sarana perekonomian (seperti terminal, pasar, koperasi, atau sejenis), penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, serta pembentukan lembaga fasilitator, baik dari masyarakat Desa itu sendiri atau dari luar dan dari Perguruan Tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

9.    Untuk meningkatkan SDM aparat desa dilakukan dengan meningkatkan program dan kegiatan yang telah berjalan melalui program pusat, provinsi dan kabupaten / kota, efektivitas program lomba desa dan peningkatan program Non Governtment (NGO).

KESIMPULAN

1.    Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh cara pandang level pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten

2.    Pembangunan Desa pada hakekatnya merupakan pengakuan dan penghargaan dari semua pihak terhadap pemerintahan dan masyarakat desa dalam upayanya mencapai harapan dengan potensi, dan kekhasannya sendiri sehingga desa seyogyanya menjadi prioritas utama pembangunan dari semua level pemerintahan.

3.    Keberhasilan pembangunan desa akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan secara nasional, provinsional dan kabupaten

4.    Persoalan kemiskinan, baik diperkotaan maupun di pedesaan akan tereliminasi secara signifikan, apabila tercapai pembangunan di desa desa.

5.    Konsep Desa Mandiri, Dinamis dan Sejahtera, merupakan konsep integrasi perencanaan dan implementasi, dikenal dengan commited programme dan commited budget, merupakan konsep yang dilakukan secara gradual, terarah dan pasti, serta melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan beraktivitas di desa.

6.    Keberhasilan konsep ini sangat tergantung kepada political will para pengambilan kebijakan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

www.gudangreferensi.com/ebook_detail.php?recordID=312‎ (Di download tanggal 19 November 2013, 07.45 WIB)

duniakampusblog.files.wordpress.com/.../peranan-pemerintah-desa-mem (Di download tanggal 19 November 2013, 19.49 WIB)

pnpm-jatim.blogspot.com/2013/03/momentum-dan-integrasi-dalam.html‎(Di download tanggal 19 November 2013, 19.55 WIB)

Arief, Budiman, 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Adjid, D.A. 1985. Pola Partisipasi Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan Pertanian Berencana. Orba Shakti. Bandung

tegallinggah.wordpress.com/desa/model-pembangunan-desa-terpadu/‎(Di download tanggal 19 November 2013, 19.59 WIB)

candinatavillage.wordpress.com/2012/08/12/strategi-pembangunan-desa/‎(Di download tanggal 19 November 2013, 20.05 WIB)